Foto : Anggota DPR RI H. Johan Rosihan, ST, dari Komisi IV Fraksi PKS Dapil NTB I Pulau Sumbawa.
Jakarta, Media Info Bima Online - Anggota DPR RI, Komisi IV Fraksi PKS Dapil NTB I (Pulau Sumbawa) H. Johan Rosihan, ST, menilai selama pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat dan PPKM Level I-IV telah menunjukkan peningkatan laju penularan yang luar biasa tinggi.
“Hal ini bisa dilihat dari sisi tingkat kasus positif harian mencapai rata-rata 30% dan menurut WHO jika kasus di atas 20% berarti terjadi penularan sangat tinggi maka menurut Johan ke depan Pemerintah mesti fokus pada kebijakan darurat Kesehatan untuk mengurangi laju penularan di tanah air, menurutnya pemerintah harus memperkuat strategi deteksi melalui peningkatan jumlah tes covid (testing), tracing dan treathment di seluruh wilayah tanah air harus ditingkatkan dan penerapan aturan kesehatan mesti diperketat,”Ujar Johan.
“Politisi PKS ini mencontohkan adanya kasus pada 23 Juli 2021 dimana angka kematian harian mencapai rekor tertinggi sebanyak 1.566 kasus, yang hal ini merupakan jumlah kematian tertinggi di dunia, maka Johan menegaskan agar pemerintah harus memperhatikan desakan WHO untuk melakukan pembatasan yang lebih ketat dan lebih luas secara bersamaan di seluruh Indonesia.
Legislator PKS ini, menilai hal ini sangat penting karena kebijakan Pandemi Covid-19 harus berbasis pada prioritas utama untuk mengendalikan penularan bukan pada aspek ekonomi dan aspek lainnya,”tegas Johan.
Sebagai evaluasi penerapan PPKM di Jawa Bali selama sebulan ini, Johan berpandangan bahwa kebijakan tersebut bersifat parsial dan tidak memiliki kriteria yang jelas maka saat ini berdampak terjadi peningkatan drastis kasus positif di luar Jawa Bali.
Saya di DPR mendorong pemerintah menggunakan Konsep karantina wilayah yang harus diberlakukan secara serentak dan luas di seluruh Indonesia dengan ketat dan disiplin.
Namun disisi lain pemenuhan kebutuhan pangan pokok harus terjamin serta siapkan insentif khusus bagi pekerja harian dan perluasan penerima bansos secara tepat,” urai Johan.
“Legislator Senayan yang duduk di Komisi IV DPR RI ini juga mengingatkan Pemerintah untuk selalu memperhatikan kondisi ketahanan pangan bagi seluruh daerah di Indonesia terutama rumah tangga yang rentan mengalami rawan pangan akibat Pandemi Covid-19 dan daya beli yang semakin rendah serta sulitnya lapangan kerja harus jadi perhatian sebab urusan pangan dan Kesehatan adalah dua sisi yang sangat vital bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat kita,” tegas Johan.
Wakil rakyat dari Dapil NTB I (Pulau Sumbawa) ini berharap pemerintah konsisten dalam membuat kebijakan berbasis akurasi data yang valid agar penanganan Covid tidak kacau balau, menurutnya pola pendekatan untuk mengevaluasi PPKM darurat harus memperhatikan kriteria epidemiologi, sistem Kesehatan dan sistem surveilans.
Saya berharap kita semua berjuang agar angka positif Covid-19 di negara kita dapat diturunkan dan konsisten mengendalikan tingkat penularan di masyarakat, setelah angka positif bisa turun tajam maka kita baru boleh merencanakan pelonggaran, tegas Johan Rosihan. (Usman)