Dompu, Info Bima - Pemuda dan masyarakat Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Desa Kareke (PPDK) kini mendesak Inspektorat Kabupaten Dompu untuk segera melakukan audit atas laporan dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2020, 2021, 2022 dan 2023.
Laporan itu dilayangkan pada tahun 2024 lalu ke Inspektorat Dompu, namun hingga saat ini belum ada perkembangan untuk dilakukan audit.
Para pemuda dan masyarakat Desa mendesak Inspektorat untuk segera merespon laporan itu dan segera melakukan audit.
"Kami meminta kepada inspektur inspektorat untuk segera melakukan audit khusus terhadap dugaan penyelewengan anggaran yang kami laporkan. Dari tahun 2020 sampai 2024 banyak sekali kami indikasikan adanya penyelewengan terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa (DD). Apa lagi yang mengelola langsung Anggaran Dana Desa itu adalah oknum pemerintahan Desa itu sendiri" Kata Aby, salah satu pemuda setempat yang konfirmasi media ini, Selasa 8 Juli 2025.
Menurut Aby, dari beberapa poin dugaan yang dilaporkan itu membuktikan adanya dugaan market up yang terjadi dan itu nilainya cukup besar, maka dari itu diminta kepada Inspektorat untuk segera melakukan audit dugaan tersebut.
Dugaan yang dilaporkan.
1. Tetang pemeliharaan saluran irigasi pertanian dengan anggaran Rp 81.855.000.
"Tetapi ini menjadi tumpang tindih dengan papan informasi yang mereka pasang, karena dalam papan informasi tertulis pembangunan bukan pemeliharaan, sedangkan dalam APBDes adalah pemeliharaan. Ini yang membuat kami curiga" Jelasnya.
Dugaan berikutnya, tetang pemeliharaan jalan tani di dusun pandai, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 55.250.000.
"Realitanya tidak ada perbaikan jalan dilakukan, yang ada mereka malah merusak jalan yang sudah ada.
Kemudian dugaan mar-up pembelian sound sistem perdusu dengan anggaran Rp 25.000.000.
"Sedangkan soundsystem yang dibeli merupakan sound bluetooth yang serhaga 2 jutaan, itu kami survei di tiap-tiap toko elektronik yang ada kabupaten Dompu"
Dugaan lain, tentang pembangunan gedung serbaguna di dusun hijrah, yang sampai hari ini masih dipertanyakan oleh masyarakat tentang keberadaan gedung itu karena menelan anggaran pembangunan yang cakup fantastis.
" Untuk tahap pertama dilakukan pembebasan lahan pada tahun 2022, kemudian, tahap kedua 2023 disalurkan anggaran 500 jt untuk pembangunan awal, lalu tahap ketiga 2024 dianggarkan 300 jt ditambah anggaran dari reward pemerintah daerah sebesar 120 jt, ditambah tahun 2025 ini, dianggarkan lagi 300 juta. Ini adalah bukti kuat kami untuk meminta Inspektorat agar segera melakukan audit khusus tetang kinerja pemerintah Desa Kareke" Cetusnya.
Kemudian, tentang pembangunan talut yang berada di dusun pandai dengan anggaran Rp 22.032.000.
"Kalau kita lihat pembangunan talut itu cukup menghabiskan anggaran 7 sampai 8 juta saja" Tandanya.(Din)
.