Dompu, Info Bima – Puluhan massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Independent Commission Against Corruption Indonesia (ICACI) Kabupaten Dompu kembali menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu (29/04). Aksi tersebut menyasar sejumlah instansi, yakni Kantor PDAM Kabupaten Dompu, Kejaksaan Negeri Dompu, DPRD Kabupaten Dompu, hingga Kantor Bupati Dompu.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait persoalan krisis air bersih yang masih dihadapi masyarakat, khususnya di wilayah Dompu Barat, Kecamatan Woja.
Adapun tuntutan yang disampaikan meliputi:
1. Mendesak Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur PDAM Kabupaten Dompu untuk mengembalikan sumber air masyarakat Dompu Barat ke DAM Kamudi, Desa Raba Baka, serta menolak pengambilan air dari Bendungan Mila yang diduga tidak layak konsumsi.
2. Mendesak Bupati Dompu untuk bersikap tegas terhadap persoalan krisis air bersih serta mengevaluasi dan mencopot Plt. Direktur PDAM Dompu.
3. Mendesak Kejaksaan Negeri Dompu untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi di tubuh PDAM Dompu.
Ketua DPC ICACI Dompu, Dimas Satria Pratama, dalam orasinya menyampaikan bahwa kebijakan pengambilan air dari Bendungan Mila dinilai bukan solusi atas kebutuhan masyarakat. Ia menilai langkah tersebut justru menimbulkan persoalan baru terkait kualitas air yang dikeluhkan warga.
“Pengambilan air dari Bendungan Mila bukan solusi konkret, justru menimbulkan persoalan baru terkait kualitas air yang dikeluhkan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan aksi, M. Sahril, menekankan pentingnya sikap tegas dari pemerintah daerah dalam merespons persoalan tersebut. Ia menyebut krisis air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi prioritas penanganan.
“Pemerintah daerah harus menjadikan persoalan ini sebagai prioritas utama karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan secara tertib. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PDAM maupun Pemerintah Kabupaten Dompu terkait tuntutan yang disampaikan massa aksi.(*)