Dompu, Infobima - Menindaklanjuti kabar membengkaknya anggaran operasional Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Dompu yang sebelumnya diberitakan media ini, tentang lonjakan anggaran operasional Kesra Dompu tahun 2026 mencakup 4,99 miliar rupiah atau meningkat hingga 1,28 persen, padahal di tahun 2025 pagu anggaran hanya 2,18 miliar rupiah.
Hal ini dinilai ironis, sebab lonjakan kenaikan anggaran operasional ini terjadi disaat kondisi efisiensi daerah yang berdampak langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat.
Sekda Kabupaten Dompu H. Khairul Insyan, SE. MM yang ditemui sejumlah awak media, Selasa 7 April 2026 berdalih, jika penambahan anggaran bagian Kesra tersebut sebagian besar untuk menunjang kegiatan MTQ.
"Sekarang Bagian Kesra, dalam kegiatan MTQ dibutuhkan anggaran 1,4 miliar, itu untuk kebutuhan hadiah, kontingen, parede-parade dan lainnya, anggaran itu sebenarnya minim, tapi kalaupun ada kenaikan anggaran, itu memang harus ada alasan" Ungkap Sedak.
Alasan Sekda tersebut mencakup kegiatan MTQ tingkat Provinsi dan Pusat untuk penggunaan anggaran yang dimaksud, namun secara spesifik anggaran 4,99 miliar yang dimaksud telah memiliki pos penyaluran masing-masing beserta nomor rekening.
Seperti anggaran perjalanan Dinas dalam Daerah, di tahun 2025 yang sebelumnya hanya Rp 3 Juta Rupiah, naik di tahun 2026 menjadi Rp 500 Juta Rupiah. Ada juga Beasiswa yang dianggarkan sebesar Rp 1 Miliar Rupiah dan Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dianggarkan Rp 2 Miliar Rupiah.
Sekda juga menjelaskan bahwa, memang anggaran beasiswa tersebut telah dianggarkan sejak lama, sebab memang ada belasan hingga 20 orang mahasiswa yang di kuliahkan dengan anggaran tersebut.
"Ada 11 sampai 20 orang mahasiswa yang kita kirim ke luar daerah" Katanya.
Lalu bagaimana dengan penyaluran anggaran 2 Miliar Rupiah untuk Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan?.
"Kita memang menghibahkan anggaran itu kepada lembaga-lembaga berdasarkan proposal, dan kita pelajari rincian-rincian dalam proposal itu. Lembaga yang dimaksud seperti Yayasa Islam, LPTQ dan yang lainnya, disitu ada keputusan bupati tentang pengalokasian dana itu"Tandasnya.(D)