Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Sri Hartoyo mengatakan, serah terima hibah ini sebagai salah satu rangkaian pembangunan nasional, penyerahan aset dihibahkan kepada 195 penerima diantaranya untuk Pemerintah Provinsi diberikan kepada empat provinsi, kemudian 39 Pemerintah Kota dan 152 Pemerintah kabupaten.
“Usai aset dihibahkan, harus ditindaklanjuti dengan kewajiban para pihak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI melepaskan asetnya, selanjutnya diterima oleh Pemda, maka selanjutnya pemda akan mencatat BMN menjadi BMD. Sedangkan untuk operasional-operasional pemeliharaan biayanya disediakan oleh APBD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” tegas Sri Hartoyo.
Terkait hal tersebut, Bupati Bima, hj. Indah Dhamayanti Putri menyatakan bahwa ada dua kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bima; Pertama, mencatat BMN tersebut sebagai Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten. Kedua, memperbaiki, memelihara, mengoperasikan, serta melakukan perawatan dengan biaya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Secara umum, Pemerintah Daerah Kabupaten Bima memperoleh hibah yang meliputi aset infrastruktur permukiman sistem penyediaan air minum, prasarana kesehatan permukiman, prasarana pengembangan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan; hal tersebut seirama dengan substansi Acara Penyerahan Belanja Bantuan ke Masyarakat dan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Dinas PKP yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bima pada tanggal 16 Mei 2018; dimana pada kesempatan tersebut Beberapa program belanja bantuan yang diserahkan ke masyarakat antara lain : Program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), program SLBM (Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat), Program RTLH (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni).
Bupati Bima berkomitment bahwa hibah barang milik negara yang diserahterimakan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud, akan dikelola secara berkelanjutan, sehingga pada waktunya dapat memenuhi kebutuhan – kebutuhan dasar secara proporsional, berkeadilan dan Merata, urai Dinda. (Tim Lensa Post NTB/ Hum)