Dompu, Info Bima - Bak diterpa badai besar. Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu akan menghadapi ujian yang cukup besar di tahun 2026 mendatang, ditengah Bupati Dompu Bambang Firdaus,SE sedang gencar mewujudkan impian Dompu Maju.
Bagaimana tidak, anggaran Tranfer ke Daerah (TKD) melalui pemerintah pusat dipangkas pendapatnya sesuai dokumen KUA/PPAS APBD tahun 2026. Hal ini diungkap Wakil Ketua I DPRD Dompu Kurnia Ramadhan, SE. ME.
Untuk Dana Tranfer Umum tahun 2025 sebesar Rp. 789.236.220.000. Sedangkan tahun 2026 menurun menjadi Rp. 625.688.738.000, dan terjadi penurunan hingga Rp. 163.547.482.000
Tantangan Pemerintahan Dompu Maju Ditengah pemangkasan dana tranfer ke daerah. Pemerintahan Dompu Maju harus putar otak karena meningkatnya belanja Daerah, terutama gaji PPPK.
Dari Dana Tranfer umum tersebut akan habis untuk belanja pegawai
dangan rincian sebagai berikut.
1. Gaji PNS, tambahan Penghasilan, BPJS, JKK, JKM, sebanyak : 393.894.290.629 terjadi kenaikan belanja PNS sebanyak 2,5 Persen atau sekitar 5.852.646.217
2. Gaji PPPK , TPP PPPK,BPJS,JKK,JKM sebanyak 220.723.743.570. yang semula : 15.859.544.240 atau terjadi Lonjakan sebesar : 219.417.885.930
3. Lain lagi gaji dan tunjangan : 13.428.589.275 + 629.186.769
Total Belanja Pegawai : 628.675.810.235.
" DAK Fisik yang kita harapkan hampir tidak ada terjadi penurunan yang sangat extrim dengan nilai RP 49.640.437.000. Sedangkan DAK Non Fisik yang ada diperuntukan dengan jelas seperti bantuan Operasiona Sekolah sebesar Rp. 23.347.862.000" Jelasnya.
Menurut Kurnia Ramadhan, akibat pemangkasan anggaran dana transfer pusat ini tentu menimbulkan tantangan besar bagi Pemerintah Daerah, seperti terganggunya pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur, menurunnya kemampuan fiskal daerah, ancaman stagnasi ekonomi daerah, serta potensi peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran serta berpotensi gejolak sosial di daerah yang sangat bergantung pada dana transfer tersebut.
"Bayangkan saja proyek fisik hilang, pembelanjaan seperti Goverment Expenditure tidak ada, kendalan usaha karena aktivitas ekonomi berkurang, pembelanjaan menurun secara extrim.
Saya berharap ada alternatif lain yang harus dipikirkan bersama dalam rangka menunjang pembiayaan agar ada kegiatan pembangunan terutama yang menyangkut kebutuhan dan kesehatan Dasar" Harapnya. (Din)