DOMPU, INFOBIMA – Neraca keuangan Kabupaten Dompu terbukti memiliki daya tahan (resiliensi) yang kuat dalam menghadapi berbagai tekanan ekonomi, baik dalam skala nasional maupun regional. Di tengah isu mengenai potensi kolaps, data empiris menunjukkan bahwa APBD Dompu justru tetap stabil dan mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan kebijakan fiskal.
1. Uji Ketahanan Masa Pandemi (2020–2021)
Kabupaten Dompu berhasil melewati masa sulit pandemi dengan manajemen anggaran yang disiplin:
- Tahun 2020: Di tengah tekanan awal pandemi, defisit sebesar Rp10,62 miliar berhasil ditutupi secara mandiri melalui sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya yang mencapai Rp62,73 miliar.
- Tahun 2021: Pemda berhasil mencatatkan surplus sebesar Rp19,89 miliar (pendapatan Rp1,065 triliun vs belanja Rp1,045 triliun) tanpa perlu menyentuh dana Silpa.
2. Kinerja Fiskal Tahun 2024–2026
Di bawah kepemimpinan Bupati Bambang Firdaus, Pemkab Dompu konsisten menerapkan efisiensi anggaran:
- Tahun 2024: Berhasil mencatatkan surplus sebesar Rp53,12 miliar.
- Tahun 2025: Meskipun menghadapi kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat yang menurunkan pendapatan, Pemda berhasil melakukan rasionalisasi belanja operasional dan menciptakan surplus sebesar Rp40,98 miliar.
- Hingga Juni 2026: Stabilitas terjaga dengan realisasi pendapatan mencapai Rp412,82 miliar yang masih melampaui realisasi belanja sebesar Rp398,15 miliar.
3. Strategi BPKAD: Optimis namun Realistis
Kepala BPKAD, Muhammad Syahroni, menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap waspada. Strategi yang disiapkan meliputi:
- Pemantauan ketat terhadap dinamika pendapatan.
- Rasionalisasi belanja jika terjadi kondisi darurat yang tidak terduga.
- Prioritas utama anggaran difokuskan pada program-program daerah yang berdampak langsung bagi masyarakat.
4. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Kemandirian
Data BPS April 2026 mencatat pertumbuhan ekonomi Dompu meningkat dari 3,62% (2024) menjadi 4,75% (2025). Pertumbuhan ini tidak bergantung sepenuhnya pada belanja pemerintah (22,22%), melainkan ditopang oleh:
- Konsumsi Rumah Tangga: 67,13%
- Investasi: 37,72%
Menanggapi narasi mengenai potensi kolaps, Bupati Bambang Firdaus menegaskan bahwa anggapan tersebut berlebihan. Menurutnya, tantangan fiskal saat ini adalah kebijakan nasional yang juga dialami oleh seluruh daerah di Indonesia.
"Kebijakan efisiensi ini adalah tantangan bagi kita untuk bekerja lebih keras, menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan berinovasi agar ekonomi masyarakat tetap bertumbuh meski fiskal terbatas," ujar Bupati Bambang Firdaus.(**)