DOMPU, INFOBIMA – Bupati Dompu, Bambang Firdaus, menegaskan akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kinerja aparatur yang terlibat. Langkah tegas ini diambil menyusul rendahnya realisasi PAD Kabupaten Dompu sepanjang semester pertama tahun 2026.
Dalam keterangannya, Kamis (18/6), Bambang mengakui adanya paradoks di mana pertumbuhan ekonomi daerah yang kian membaik belum mampu terkonversi secara optimal ke dalam kas daerah.
“Sangat perlu dilakukan evaluasi. Kami akan meninjau kembali seluruh sumber pendapatan dan melakukan penyesuaian kebijakan, selama tidak bertentangan dengan regulasi yang ada,” ujar Bambang.
Sebagai langkah perbaikan, Bupati berencana menerapkan digitalisasi secara menyeluruh untuk meminimalisir kebocoran pendapatan. Ia pun menekankan bahwa optimalisasi PAD bukanlah beban tunggal Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Bapenda hanya sebagai pengumpul. Peningkatan PAD adalah tanggung jawab sinergis seluruh OPD yang memiliki sumber-sumber penerimaan daerah,” jelasnya.
Tantangan Target dan Realisasi
Data APBD 2026 mencatat angka yang cukup menantang. Hingga Juni 2026, realisasi PAD baru mencapai Rp14,86 miliar atau hanya 7,3 persen dari total target Rp189,25 miliar. Secara rinci, sektor pajak daerah baru menyumbang Rp11,95 miliar (23,06%) dari target Rp51,75 miliar, sementara retribusi daerah baru mencapai Rp1,58 miliar (25,88%) dari target Rp6,12 miliar.
Tren ini cukup mengkhawatirkan mengingat fluktuasi PAD dalam dua tahun terakhir. Setelah sempat menyentuh angka Rp211,36 miliar pada 2024, PAD Kabupaten Dompu justru terkoreksi turun menjadi Rp137,99 miliar pada 2025.
Strategi Hadapi Efisiensi Anggaran
Kepala BPKAD Dompu, Muhammad Syahroni, menyatakan bahwa Pemda kini harus lebih realistis dalam menghadapi tekanan fiskal akibat efisiensi transfer dari pemerintah pusat.
“Kita tetap optimis, namun harus realistis. Jika target PAD dalam APBD murni diperkirakan tidak tercapai, langkah rasionalisasi belanja dan pemprioritasan program akan segera dilakukan,” tutur Syahroni.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Dompu yang meningkat dari 3,62 persen (2024) menjadi 4,75 persen (2025) menurut data BPS, menjadi modal berharga. Bupati Bambang Firdaus menilai ketahanan ekonomi masyarakat yang ditopang sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan UMKM ini harus segera diimbangi dengan kemandirian fiskal daerah.
“Walaupun posisi fiskal kita terbatas, ekonomi masyarakat kita tetap tumbuh. Tugas kami sekarang adalah memastikan pertumbuhan ini berbanding lurus dengan peningkatan PAD untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah,” pungkasnya.